Kalimantan Timur, Eradigitalnews.com : Pernyataan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin, terkait polemik bantuan terhadap seorang perempuan bernama Rini Ramli menuai respons keras dari Safar, yang mengaku sebagai ayah kandung dari seorang anak bernama Fana.
Dalam pesan singkat yang beredar, Wakil Bupati PPU menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang bersangkutan. Ia menyatakan bantuan yang di berikan semata-mata atas dasar kemanusiaan karena yang bersangkutan di sebut sebagai warga Penajam Paser Utara.
“Maaf, saya tidak ada hubungan sama bpk. Saya bantu karena dia warga saya. Adapun urusan bpk dengan ibunya saya tidak tahu. Saya hanya bantu karena warga saya. Maaf, tidak usah ganggu saya lagi. Itu urusan bpk,” demikian isi pesan yang di sampaikan Wakil Bupati PPU.
Namun pernyataan tersebut di bantah keras oleh Safar. Ia mempertanyakan klaim bahwa Rini merupakan warga Penajam Paser Utara dan menuntut bukti administratif yang sah.
“Apa buktinya kalau dia warga ta? Kita sudah tahu masalah tapi pura-pura tidak tahu. Kalau tidak bisa perlihatkan bukti Rini warga ta, saya akan ke gubernur dan presiden untuk menghadap langsung,” tegas Safar.
Tak hanya itu, Safar juga mengaku keberatan atas keterlibatan Wakil Bupati dalam persoalan yang menurutnya telah mengganggu keluarganya. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum.
“Saya akan bikin laporan. Anda ganggu istri saya,” ujarnya.
Dalam pesannya, Safar secara terbuka meminta Wakil Bupati PPU agar tidak lagi menerima maupun mempekerjakan Rini, serta meminta keluhannya tidak di abaikan.
“Sekali lagi saya minta tolong dengan hormat sama bapak untuk tidak menerima lagi Rini sebagai warga Penajam dan tidak mempekerjakan Rini sebagai pembantu rumah tangga di rumah bapak, Apabila Bapak tidak menghiraukan keluhan saya, maka saya akan perpanjang masalah ini,” tegas Safar.
Akan tetapi respon safar tidak pernah di abaikan, bahkan ada beberapa no tak di kenal menghubungi safar dan mengatakan bahwa hadapi saya saja, jangan ganggu bapak. tambahnya.
Hingga berita ini di turunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Wakil Bupati PPU terkait tuntutan pembuktian status domisili maupun ancaman langkah hukum yang di sampaikan Safar.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna mendapatkan kejelasan dan keberimbangan informasi.(Redaksi)
