Aceh, Eradigitalnews.com : Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memproses Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan longsor.
Kemendagri pun memberikan penjelasan mengenai potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kepala daerah apabila terbukti melanggar aturan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa ketentuan mengenai kewajiban dan larangan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk jenis sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran.
Bima menegaskan bahwa Kemendagri akan bersikap tegas jika ditemukan bukti pelanggaran oleh kepala daerah. Namun, ia belum merinci sanksi apa yang berpotensi diberikan kepada Mirwan MS.
“Jika dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri ditemukan fakta dan data adanya pelanggaran kewajiban atau larangan, maka inspektorat dapat merekomendasikan pemberian sanksi kepada kepala daerah,” ujar Bima, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Mirwan akan dilakukan segera setelah yang bersangkutan tiba kembali di Indonesia.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, bupati masih dalam perjalanan. Bila hari ini sudah tiba, tim Inspektorat Jenderal akan langsung melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung keputusan Mirwan MS untuk meninggalkan daerah tanpa izin saat bencana besar melanda Aceh Selatan.
Dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12), Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memproses Mirwan secara administratif.
Namun, Prabowo tidak menutupi kekecewaannya terhadap Mirwan MS yang meninggalkan rakyatnya di tengah situasi krisis.
“Kalau yang mau lari, lari saja tidak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa, ya. Itu kalau di tentara namanya desersi dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa!” tegasnya.(Redaksi)
