Jakarta, Eradigitalnews.com : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026 sebanyak 300 RDTR.
Langkah ini digadang-gadang akan memangkas birokrasi perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Misal 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/0/2025).
Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya telah terkoneksi OSS.
“Sisanya yang belum terintegrasi, target bulan ini semuanya sudah harus masuk OSS,” tegas Nusron.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa capaian lintas sektor RDTR meliputi 47 RDTR progres, 34 RDTR telah mendapatkan Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam tahap penetapan daerah. Artinya ada tambahan 83 RDTR yang kini sedang berproses.
Sebagai pendukung, Kementerian ATR/BPN telah memperoleh pinjaman dari World Bank melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Dalam penyusunan RDTR, Nusron menyebut pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Pada 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Kalimantan dan Jawa. Tahun depan mereka akan mengerjakan Sumatra, lalu Maluku, NTB, NTT pada 2027, dan sisanya 2029. Jadi RDTR ini kami sesuaikan dengan kajian BIG,” ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya Sulawesi, kawasan Utara Jawa, dan bagian timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. Itu menjadi perhatian utama para investor,” kata Airlangga.
Rapat ini turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan jajaran Kementerian ATR/BPN, serta beberapa menteri dan perwakilan lembaga terkait dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (Redaksi)
